 |
| Direktur Public Trust Institute (PuTin) Kepulauan Riau, Robby. (Ist) |
TANJUNGPINANG | ESNews - Sebaiknya Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau memanggil gubernur atau kepala OPD terkait soal penyerahan aset jalan Provinsi Kepulauan Riau di Batam kepada Pemko Batam.
"Karena jalan jalan di Batam itukan aset Pemerintah Provinsi yang harus mendapatkan persetujuan dari DPRD sebagai wakil rakyat yakni DPRD Kepri ketika akan diserahkan ke Pemko Batam. Jika aset tersebut disetujui untuk diserahkan, maka tidak ada masalah diserahkan asalkan Pemko Batam mampu untuk membiayai perawatan jalan. Jika tidak disetujui DPRD, maka gubernur harus membatalkan penyerahan aset," kata Direktur Public Trust Institute (PuTin) Kepulauan Riau, Robby kemarin, Kamis (15/6/2023).
Menurut Robby, dalam UU 23 tentang Pemerintah Daerah, peran DPRD dan Kepala Daerah setara sehingga ketika ada kebijakan publik yang diambil kepala daerah terhadap pelayanan publik, maka seharusnya gubernur melibatkan DPRD sebagai wakil rakyat.
"Gubernur harus mendiskusikan proses penyerahan 25 ruas jalan provinsi sepanjang 112,35 kilo meter di Batam ke pemerintah kota Batam. Karena gubernur itu rekan kerja DPRD. Tidak etis DPRD ditinggalkan dalam kebijakan soal jalan ini. Kemudian harus dikaji aturan hukumnya," kata Robby.
Dia menyebutkan, secepatnya DPRD bisa memanggil gubernur untuk meluruskan masalah tersebut sehingga DPRD dapat menjelaskan kepada masyarakat Batam mengenai jalan jalan provinsi.
"Rakyat Batam bisa bertanya apa peran DPRD terhadap kasus ini sebagai perwakilan Batam. 25 anggota DPRD asal dapil Batam itu dipilih untuk memperjuangkan anggaran dibawa ke Batam. Jika warga membayar pajak kendaraan, tapi anggaran perawatan jalan dan pembangunan jalan baru di Batam tidak dikucurkan Pemprov Kepri, ini juga jadi masalah. Ini harus dicarikan jalan keluarnya," kata Robby. (*)
