 |
| Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam, Mouris Limanto, bersama Direktur Pembangunan Infrastruktur, Wulung Wardhana, dan jajaran teknis terkait cek titik rawan banjir, kamis (18/6/2026). (Foto: Dok Humas BP Batam) |
BATAM I ESNews - Badan Pengusahaan (BP) Batam bergerak cepat menindaklanjuti sorotan Komisi VI DPR RI terkait persoalan banjir dan genangan air di Kota Batam. Hanya sehari setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Jakarta, BP Batam langsung melakukan peninjauan ke 11 titik rawan banjir pada Kamis (18/6/2026).
Peninjauan lapangan dipimpin Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam, Mouris Limanto, bersama Direktur Pembangunan Infrastruktur, Wulung Wardhana, dan jajaran teknis terkait.
Dalam kegiatan tersebut, BP Batam turut melibatkan Pemerintah Kota Batam melalui Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Metra Dinata, serta para camat di wilayah yang menjadi lokasi peninjauan.
Sebanyak 11 titik yang dinilai rawan banjir menjadi fokus pengecekan, di antaranya kawasan Orchard Park Batam Kota, Kampung Jabi, SDN 010 Nongsa, Sekupang, Batu Aji, Sagulung, hingga kawasan depan Panbil Industrial Estate yang kerap mengalami genangan saat hujan dengan intensitas tinggi.
Langkah cepat tersebut dilakukan menyusul masukan dari Anggota Komisi VI DPR RI, Sturman Panjaitan, dalam RDP sehari sebelumnya. Dalam rapat itu, Sturman menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas drainase sebagai upaya mengantisipasi dampak pertumbuhan pembangunan dan aktivitas ekonomi yang terus meningkat di Batam.
Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam, Mouris Limanto, mengatakan pengecekan langsung ke lapangan diperlukan untuk memperoleh data faktual terkait penyebab banjir dan genangan di setiap lokasi.
Menurutnya, karakteristik persoalan di masing-masing titik berbeda sehingga membutuhkan penanganan yang spesifik dan terukur.
“Kami turun langsung untuk memastikan kondisi di lapangan karena setiap lokasi memiliki karakteristik persoalan yang berbeda. Penanganannya harus terukur, tepat sasaran, dan terkoordinasi,” ujar Mouris.
Ia menjelaskan, langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Kepala BP Batam Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra agar setiap aspirasi masyarakat maupun masukan dari DPR RI segera diterjemahkan menjadi aksi nyata.
“Bapak Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, dan Ibu Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, selalu menegaskan bahwa persoalan masyarakat tidak boleh berhenti pada pembahasan di ruang rapat. Setiap masukan, termasuk yang disampaikan DPR RI, harus segera diterjemahkan menjadi langkah nyata dan solusi di lapangan,” katanya.
Dari hasil peninjauan tersebut, BP Batam bersama Pemerintah Kota Batam mulai menyusun skema penanganan untuk masing-masing lokasi. Langkah yang disiapkan meliputi normalisasi saluran air, peningkatan kapasitas drainase, evaluasi pola aliran air, hingga penguatan koordinasi lintas instansi.
BP Batam berharap upaya tersebut dapat mempercepat penanganan banjir dan genangan sekaligus mendukung terwujudnya infrastruktur perkotaan yang lebih andal, berkelanjutan, dan mampu mengimbangi laju pertumbuhan Batam sebagai kawasan industri dan investasi. (Rud)
Peninjauan lapangan dipimpin Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam, Mouris Limanto, bersama Direktur Pembangunan Infrastruktur, Wulung Wardhana, dan jajaran teknis terkait.
Dalam kegiatan tersebut, BP Batam turut melibatkan Pemerintah Kota Batam melalui Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Metra Dinata, serta para camat di wilayah yang menjadi lokasi peninjauan.
Sebanyak 11 titik yang dinilai rawan banjir menjadi fokus pengecekan, di antaranya kawasan Orchard Park Batam Kota, Kampung Jabi, SDN 010 Nongsa, Sekupang, Batu Aji, Sagulung, hingga kawasan depan Panbil Industrial Estate yang kerap mengalami genangan saat hujan dengan intensitas tinggi.
Langkah cepat tersebut dilakukan menyusul masukan dari Anggota Komisi VI DPR RI, Sturman Panjaitan, dalam RDP sehari sebelumnya. Dalam rapat itu, Sturman menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas drainase sebagai upaya mengantisipasi dampak pertumbuhan pembangunan dan aktivitas ekonomi yang terus meningkat di Batam.
Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam, Mouris Limanto, mengatakan pengecekan langsung ke lapangan diperlukan untuk memperoleh data faktual terkait penyebab banjir dan genangan di setiap lokasi.
Menurutnya, karakteristik persoalan di masing-masing titik berbeda sehingga membutuhkan penanganan yang spesifik dan terukur.
“Kami turun langsung untuk memastikan kondisi di lapangan karena setiap lokasi memiliki karakteristik persoalan yang berbeda. Penanganannya harus terukur, tepat sasaran, dan terkoordinasi,” ujar Mouris.
Ia menjelaskan, langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Kepala BP Batam Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra agar setiap aspirasi masyarakat maupun masukan dari DPR RI segera diterjemahkan menjadi aksi nyata.
“Bapak Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, dan Ibu Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, selalu menegaskan bahwa persoalan masyarakat tidak boleh berhenti pada pembahasan di ruang rapat. Setiap masukan, termasuk yang disampaikan DPR RI, harus segera diterjemahkan menjadi langkah nyata dan solusi di lapangan,” katanya.
Dari hasil peninjauan tersebut, BP Batam bersama Pemerintah Kota Batam mulai menyusun skema penanganan untuk masing-masing lokasi. Langkah yang disiapkan meliputi normalisasi saluran air, peningkatan kapasitas drainase, evaluasi pola aliran air, hingga penguatan koordinasi lintas instansi.
BP Batam berharap upaya tersebut dapat mempercepat penanganan banjir dan genangan sekaligus mendukung terwujudnya infrastruktur perkotaan yang lebih andal, berkelanjutan, dan mampu mengimbangi laju pertumbuhan Batam sebagai kawasan industri dan investasi. (Rud)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIKUwzPm_ZGbLEvSD7UkMgW3ExMTH1v5Lrina-I3XvfHQOrTBBvk37nAQFD4na23AGMb3imme0OxL5kRxod4-Xkl7pU2UVyI-Yo1Tp8VdQtqud8Nr8ekwPKtAdTRTP6Lpsr2MNqD2puEDnOgjSVFftdHs5O4VvH0DAKye0VamMrDiDxLMEBUaQQUUs-24/s16000/IMG-20260420-WA0037.jpg")
