 |
| Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra. (Ist) |
BATAM | ESNews – Badan Pengusahaan (BP) Batam menegaskan kritik dari media tetap dibutuhkan sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial dan bahan evaluasi pemerintah.
Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, mengatakan kritik tidak seharusnya dianggap sebagai ancaman. Sebaliknya, kritik yang disampaikan berdasarkan data dan proses jurnalistik yang benar dapat membantu pemerintah melakukan perbaikan.
Hal tersebut disampaikan seiring upaya Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra memperkuat komunikasi dan silaturahmi dengan para pemimpin redaksi serta insan pers di Batam.
Menurut Ariastuty, komunikasi antara pemerintah dan media tidak hanya diperlukan ketika muncul persoalan. Pemerintah dan media perlu membangun ruang dialog secara terbuka agar informasi yang diterima masyarakat lebih utuh.
“Ibu Li Claudia ingin membangun komunikasi yang lebih dekat dengan media. Silaturahmi ini bukan untuk membatasi ruang kritik, tetapi justru membuka ruang dialog agar pemerintah dan media bisa saling mendengar dan memahami,” kata Ariastuty.
Ia menegaskan, BP Batam menghargai media yang tetap kritis dalam menjalankan fungsi jurnalistiknya. Namun, kritik juga diharapkan dibangun melalui proses verifikasi, konfirmasi, penggunaan data, serta prinsip keberimbangan.
“Kami tentu ingin media tetap kritis. Kritik itu penting. Tetapi kritik yang kuat justru lahir dari proses jurnalistik yang kuat—ada verifikasi, ada konfirmasi, ada data, dan ada keberimbangan,” ujarnya.
Di sisi lain, Ariastuty mengatakan pemerintah juga memiliki tanggung jawab menyediakan akses informasi dan ruang konfirmasi bagi media. Dengan komunikasi yang terbuka, berbagai kebijakan dan program pembangunan Batam dapat disampaikan secara lebih lengkap kepada publik.
“Kalau ada informasi yang belum lengkap, silakan dikonfirmasi kepada pemerintah. Kalau ada data yang perlu dijelaskan, kami siap memberikan penjelasan. Begitu juga kalau ada kritik dari media, tentu menjadi bahan yang kami dengarkan dan evaluasi,” katanya.
Ariastuty menilai hubungan pemerintah dan media idealnya tidak hanya terbangun saat ada persoalan. Media dapat menyampaikan kondisi dan aspirasi masyarakat, sementara pemerintah memberikan penjelasan mengenai kebijakan yang dijalankan.
“Kami tidak membutuhkan media yang hanya memuji pemerintah. Kami membutuhkan media yang kritis dan profesional. Kalau kritiknya berdasarkan data dan melalui proses verifikasi serta konfirmasi, tentu itu menjadi bagian penting bagi pemerintah untuk berbenah,” tegasnya.
Menurut Ariastuty, kemitraan pemerintah dengan media bukan berarti membangun hubungan untuk mendapatkan pemberitaan positif. Tujuan utamanya adalah menciptakan ekosistem informasi publik yang sehat, dengan media tetap independen dan kritis, sementara pemerintah terbuka terhadap kritik serta siap memberikan klarifikasi.
Dengan pola komunikasi tersebut, masyarakat diharapkan menjadi pihak yang paling diuntungkan karena memperoleh informasi yang lebih akurat, berimbang, dan utuh mengenai pembangunan Batam.
