 |
| Kantor Kesbangpol Kabupaten Tapanuli Selatan. (Foto: Amrin) |
TAPANULI SELATAN | ESNEWS - Kasubbag umum kesbangpol Tapsel Soripada diduga hampir setiap bulannya membuat laporan berupa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Bohongan (Bodong) untuk menutupi absensi anggotanya agar setiap bulannya memperoleh gaji full.
Hal itu dibeberkan sumber di kantor Bupati Tapsel Sipirok pada jumat (2/5/2025). Menurut Sumber dan pengamatan / hasil investigasi media dilapangan terindikasi bahwa SPPD diduga Bodong pada bulan januari dan februari tahun 2025.
Menurut sumber lagi, para pegawai di kantor ini sering terlambat masuk kerja dan bahkan sering juga tidak masuk kerja. Jadi untuk memperoleh gaji full diciptakan SPPD Bodong, dan tiba saat gajian, hasil kerja berupa gaji menjadi full tanpa ada potongan lagi.
"Peranan Kasubbag Umum ini diduga adanya kerjasama 'Main Mata' dengan pihak oknum petugas di kantor badan kepegawaian melalui Diana Rosalina Harahap selaku kabid penilaian kinerja aparatur dan penghargaan di BKD Tapsel. Karena diketahui bahwa kunci utama untuk memperoleh gaji full atau tidak ada ditangan Diana," beber sumber ESNews.
Karena kata dia, Diana mampu mengubah hasil Sistem Informasi Kehadiran Pegawai kabupaten Tapanuli Selatan (SIKEDAN) apakah para pegawai mau memperoleh gaji ful atau tidak.
"Yang penting oknum pegawai atau oknum kasubbag umum ini bisa diajak kerja sama atau main mata, karena Diana bisa mengatur laporan absensi kehadiran," ungkapnya.
Lebih jauh, alur pengurusan data hasil dugaan manipulasi itu selanjutnya di sampaikan ke bendahara masing masing OPD untuk di realisasikan.
"kejam memang, walau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Uang Pemkab Tapsel itu menguap karena dugaan manipulasi Data dan akhirnya berbayar oleh bendahara via rekening," jelasnya.
Diketahui, SPPD Dugaan Bodong ini telah berlangsung lama, bahwa dugaan persekongkolan antara kasubbag umum kesbang Tapsel dengan pihak BKD Tapsel menjadi lahan basah bagi oknum petugas pengelola data kehadiran baik itu absensi, SPPD dan TPP.
"Hal ini diduga dilakukan untuk menambah penghasilan mereka setiap bulannya, baik itu oknum Kasubbag umum, oknum kabid dan petugas lainnya," ujar sumber wartawan.
Pegelabuan ini diharapkan bagi Inspektorat dan BPKP mampu melakukan pemeriksaan atas kecurangan yang dilakukan oknum oknum petugas pendataan absensi karena diduga uang Pemerintah Daerah dipermainkan atau di korupsi dengan cara akal akalan atau dugaan memanipulasi data dan kiranya jangan Tutup Mata. Kata Sumber.
Terpisah, kasubbag umum Pada Mulia Lubis S Pd ketika dikonfirmasi dikantornya pada jumat (2/5/2025) mengatakan, yang saya ketahui, adanya pemotongan gaji adalah sistem yang membuatnya yaitu SIKEDAN.
Sesuai Perbub Tapsel terlambat 1 menit, penghasilan dipotong Rp1,050, kalau scan pagi / masuk kerja pada pukul 8.00 Wib dan tidak scan sore / pulang kerja pukul 16.00 Wib dipotong Rp 42.000, hal ini berlaku bagi THL pada jam kerja, dan kalau bagi PNS / ASN, saya tidak memahaminya ujarnya. Namun ketika diminta laporan Absensi, Pada Mulia Lubis enggan memperlihatkannya.
Sementara itu, Diana menjelaskan melalui stafnya Nasution, bahwa hal itu semua sudah terakomodir di aplikasi SIKEDAN. (Rin)
Hal itu dibeberkan sumber di kantor Bupati Tapsel Sipirok pada jumat (2/5/2025). Menurut Sumber dan pengamatan / hasil investigasi media dilapangan terindikasi bahwa SPPD diduga Bodong pada bulan januari dan februari tahun 2025.
Menurut sumber lagi, para pegawai di kantor ini sering terlambat masuk kerja dan bahkan sering juga tidak masuk kerja. Jadi untuk memperoleh gaji full diciptakan SPPD Bodong, dan tiba saat gajian, hasil kerja berupa gaji menjadi full tanpa ada potongan lagi.
"Peranan Kasubbag Umum ini diduga adanya kerjasama 'Main Mata' dengan pihak oknum petugas di kantor badan kepegawaian melalui Diana Rosalina Harahap selaku kabid penilaian kinerja aparatur dan penghargaan di BKD Tapsel. Karena diketahui bahwa kunci utama untuk memperoleh gaji full atau tidak ada ditangan Diana," beber sumber ESNews.
Karena kata dia, Diana mampu mengubah hasil Sistem Informasi Kehadiran Pegawai kabupaten Tapanuli Selatan (SIKEDAN) apakah para pegawai mau memperoleh gaji ful atau tidak.
"Yang penting oknum pegawai atau oknum kasubbag umum ini bisa diajak kerja sama atau main mata, karena Diana bisa mengatur laporan absensi kehadiran," ungkapnya.
Lebih jauh, alur pengurusan data hasil dugaan manipulasi itu selanjutnya di sampaikan ke bendahara masing masing OPD untuk di realisasikan.
"kejam memang, walau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Uang Pemkab Tapsel itu menguap karena dugaan manipulasi Data dan akhirnya berbayar oleh bendahara via rekening," jelasnya.
Diketahui, SPPD Dugaan Bodong ini telah berlangsung lama, bahwa dugaan persekongkolan antara kasubbag umum kesbang Tapsel dengan pihak BKD Tapsel menjadi lahan basah bagi oknum petugas pengelola data kehadiran baik itu absensi, SPPD dan TPP.
"Hal ini diduga dilakukan untuk menambah penghasilan mereka setiap bulannya, baik itu oknum Kasubbag umum, oknum kabid dan petugas lainnya," ujar sumber wartawan.
Pegelabuan ini diharapkan bagi Inspektorat dan BPKP mampu melakukan pemeriksaan atas kecurangan yang dilakukan oknum oknum petugas pendataan absensi karena diduga uang Pemerintah Daerah dipermainkan atau di korupsi dengan cara akal akalan atau dugaan memanipulasi data dan kiranya jangan Tutup Mata. Kata Sumber.
Terpisah, kasubbag umum Pada Mulia Lubis S Pd ketika dikonfirmasi dikantornya pada jumat (2/5/2025) mengatakan, yang saya ketahui, adanya pemotongan gaji adalah sistem yang membuatnya yaitu SIKEDAN.
Sesuai Perbub Tapsel terlambat 1 menit, penghasilan dipotong Rp1,050, kalau scan pagi / masuk kerja pada pukul 8.00 Wib dan tidak scan sore / pulang kerja pukul 16.00 Wib dipotong Rp 42.000, hal ini berlaku bagi THL pada jam kerja, dan kalau bagi PNS / ASN, saya tidak memahaminya ujarnya. Namun ketika diminta laporan Absensi, Pada Mulia Lubis enggan memperlihatkannya.
Sementara itu, Diana menjelaskan melalui stafnya Nasution, bahwa hal itu semua sudah terakomodir di aplikasi SIKEDAN. (Rin)
