Batam Jadi Rujukan Nasional, NTT Datang Belajar Pengembangan FTZ

Wali Kota Batam Amsakar Achmad bersama Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra bersama Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena (kanan). (Foto: Mc) 

BATAM I ESNews - Kota Batam kembali menunjukkan posisinya sebagai laboratorium sukses Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau Free Trade Zone (FTZ) di Indonesia. Setelah bertahun-tahun menjadi motor pertumbuhan investasi nasional, Batam kini tak hanya membangun diri, tetapi juga menjadi tempat belajar bagi daerah lain yang ingin menapaki jejak serupa.

Kali ini, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) datang langsung ke Batam untuk menggali pengalaman tersebut. Dipimpin Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, rombongan disambut Wali Kota Batam Amsakar Achmad bersama Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh dialog strategis.

Tak sekadar kunjungan formal, diskusi berkembang luas, mulai dari pengembangan kawasan FTZ, strategi menarik investasi, persoalan konektivitas wilayah kepulauan, hingga peluang kolaborasi ekonomi antara Batam dan NTT.

Di hadapan jajaran Pemerintah Kota Batam, Emanuel mengungkapkan bahwa pemerintah pusat saat ini tengah merancang pengembangan NTT sebagai kawasan FTZ. Letak geografis NTT yang berbatasan langsung dengan Timor Leste serta dekat dengan Australia dinilai memiliki nilai strategis besar bagi perdagangan internasional.


“Kami ingin belajar dari Batam yang sudah lama menjadi kawasan FTZ dan terbukti memberikan kontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu kami datang untuk mendengar langsung pengalaman Batam,” ujar Emanuel.

Rasa ingin tahu itu tak berhenti pada konsep FTZ semata. Pemerintah NTT juga ingin mengetahui bagaimana Batam mampu menciptakan iklim investasi yang kompetitif dan menarik investor dalam skala besar.

Menanggapi hal tersebut, Amsakar menegaskan bahwa status FTZ saja tidak cukup untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, faktor utama keberhasilan Batam terletak pada kemudahan regulasi, kepastian hukum, dan pelayanan investasi yang cepat serta efisien.

“Investor melihat kepastian dan kemudahan. Karena itu pelayanan perizinan harus dipermudah, termasuk melalui digitalisasi agar proses lebih cepat dan akses investasi semakin terbuka,” kata Amsakar.

Ia juga menyoroti pentingnya insentif fiskal dalam membangun daya tarik kawasan perdagangan bebas. Menurutnya, NTT memiliki peluang besar menjadi kawasan strategis baru karena berada di jalur perdagangan internasional.

“NTT memiliki posisi geografis yang sangat potensial karena dekat dengan Australia dan Timor Leste. Tinggal bagaimana regulasi pemerintah mampu mendukung kawasan ini agar investor tertarik masuk,” ujarnya.

Namun, pembahasan tak berhenti di investasi. Sebagai provinsi kepulauan, NTT juga menghadapi tantangan klasik: tingginya biaya logistik antarwilayah.

Emanuel mengakui distribusi barang yang mahal masih menjadi hambatan serius dalam pertumbuhan ekonomi daerahnya.

“Problem utama provinsi kepulauan adalah biaya logistik yang besar. Jika infrastruktur laut memadai, distribusi barang dan pertumbuhan ekonomi tentu akan lebih baik,” katanya.

Mendengar tantangan tersebut, Amsakar langsung membuka peluang kolaborasi. Ia menyebut Batam memiliki kekuatan besar di sektor maritim, termasuk sekitar 135 perusahaan galangan kapal yang bisa mendukung kebutuhan transportasi laut NTT.

“Jika ada peluang pengoperasian kapal di NTT, tentu ini bisa menjadi ruang kerja sama yang baik. Industri galangan kapal di Batam cukup besar dan dapat mendukung kebutuhan daerah kepulauan,” jelasnya.

Menariknya, pertemuan ini tak hanya membahas ekonomi dan infrastruktur. Potensi promosi budaya dan produk lokal NTT di Batam juga menjadi topik pembicaraan.

Emanuel menyebut sekitar 40 ribu warga NTT saat ini menetap di Batam, yang dinilai menjadi jembatan sosial sekaligus ekonomi antara kedua daerah. Mulai dari promosi kopi khas NTT, kuliner daerah, hingga pertukaran budaya antara tradisi Melayu Batam dan budaya NTT disebut memiliki peluang besar untuk dikembangkan bersama.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTT, Zet Sony Libing, memaparkan bahwa ekonomi NTT saat ini tumbuh 4,32 persen dengan tingkat inflasi 2,64 persen. Meski demikian, tantangan logistik masih menjadi pekerjaan rumah besar, terutama karena distribusi barang menuju Kupang masih bergantung melalui Surabaya dan Makassar, yang berdampak pada tingginya harga barang.

Karena itu, NTT berharap hubungan dengan Batam tak berhenti pada studi tiru, tetapi berkembang menjadi kerja sama konkret yang mampu membuka pasar baru bagi produk lokal sekaligus mendorong pertumbuhan industri kecil dan menengah.

Pertemuan ini pun diharapkan menjadi langkah awal lahirnya kolaborasi lintas daerah yang lebih kuat—mulai dari investasi, perdagangan, industri maritim, hingga pertukaran budaya—dengan Batam tetap menjadi salah satu poros inspirasi pembangunan ekonomi kawasan di Indonesia. (Mc)