 |
| DPRD DKI Jakarta Kunjungi Batam, Bahas Pembangunan Infrastruktur dan PAD. (Foto: Humas DPRD Kota Batam) |
BATAM I ESNews – Wakil Ketua III DPRD Kota Batam, Muhammad Yunus Muda, SE, menerima kunjungan kerja Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kota Batam, Kamis (5/11/2026) siang.
Rombongan legislator Ibu Kota tersebut dipimpin Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Hj. Yuke Yurike, ST., MT., didampingi Wakil Ketua Komisi, Muhammad Idris, serta sejumlah anggota.
Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur publik, pembagian kewenangan antarlembaga, hingga kontribusi sektor infrastruktur terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam pertemuan itu, Muhammad Yunus menyambut baik kunjungan kerja tersebut. Ia menilai, perbedaan karakteristik dan tata kelola pembangunan antara Batam dan Jakarta menjadi hal menarik untuk saling bertukar informasi dan pengalaman.
Menurut Yunus, pembangunan di Batam memiliki karakteristik tersendiri karena melibatkan dua institusi, yakni Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam.
"DKI Jakarta sebagai daerah pusat tentu pembangunan infrastrukturnya jauh lebih pesat. Namun, beberapa aspek pembangunan di Batam dengan keberadaan BP Batam dan status sebagai kawasan khusus tentu berbeda, sehingga dapat didiskusikan bersama," ujarnya.
Ia menjelaskan, BP Batam memiliki kewenangan dalam pembangunan sejumlah infrastruktur strategis, seperti jalan utama, pelabuhan laut, bandar udara, hingga sarana kebutuhan umum, termasuk penyediaan air bersih.
Sementara itu, Pemko Batam lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur di kawasan permukiman hingga wilayah hinterland.
Terkait kontribusi infrastruktur terhadap PAD, Yunus menyebut sektor Penerangan Jalan Umum (PJU) menjadi salah satu penyumbang terbesar.
"Untuk infrastruktur yang menghasilkan PAD, yang paling besar itu sektor Penerangan Jalan Umum (PJU)," jelasnya.
Selain membahas pembagian kewenangan, pertemuan tersebut juga menjadi ruang diskusi mengenai berbagai kendala yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur publik di Batam.
Kedua pihak saling bertukar pandangan terkait kebijakan pembangunan, kebutuhan masyarakat, serta tantangan dalam merealisasikan pembangunan sarana dan prasarana publik.
Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan terjalin pertukaran informasi dan pengalaman antara DPRD Kota Batam dan DPRD DKI Jakarta guna mendukung peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama antara Wakil Ketua III DPRD Kota Batam dan rombongan Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta. (Red)
Rombongan legislator Ibu Kota tersebut dipimpin Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Hj. Yuke Yurike, ST., MT., didampingi Wakil Ketua Komisi, Muhammad Idris, serta sejumlah anggota.
Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur publik, pembagian kewenangan antarlembaga, hingga kontribusi sektor infrastruktur terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam pertemuan itu, Muhammad Yunus menyambut baik kunjungan kerja tersebut. Ia menilai, perbedaan karakteristik dan tata kelola pembangunan antara Batam dan Jakarta menjadi hal menarik untuk saling bertukar informasi dan pengalaman.
Menurut Yunus, pembangunan di Batam memiliki karakteristik tersendiri karena melibatkan dua institusi, yakni Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam.
"DKI Jakarta sebagai daerah pusat tentu pembangunan infrastrukturnya jauh lebih pesat. Namun, beberapa aspek pembangunan di Batam dengan keberadaan BP Batam dan status sebagai kawasan khusus tentu berbeda, sehingga dapat didiskusikan bersama," ujarnya.
Ia menjelaskan, BP Batam memiliki kewenangan dalam pembangunan sejumlah infrastruktur strategis, seperti jalan utama, pelabuhan laut, bandar udara, hingga sarana kebutuhan umum, termasuk penyediaan air bersih.
Sementara itu, Pemko Batam lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur di kawasan permukiman hingga wilayah hinterland.
Terkait kontribusi infrastruktur terhadap PAD, Yunus menyebut sektor Penerangan Jalan Umum (PJU) menjadi salah satu penyumbang terbesar.
"Untuk infrastruktur yang menghasilkan PAD, yang paling besar itu sektor Penerangan Jalan Umum (PJU)," jelasnya.
Selain membahas pembagian kewenangan, pertemuan tersebut juga menjadi ruang diskusi mengenai berbagai kendala yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur publik di Batam.
Kedua pihak saling bertukar pandangan terkait kebijakan pembangunan, kebutuhan masyarakat, serta tantangan dalam merealisasikan pembangunan sarana dan prasarana publik.
Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan terjalin pertukaran informasi dan pengalaman antara DPRD Kota Batam dan DPRD DKI Jakarta guna mendukung peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama antara Wakil Ketua III DPRD Kota Batam dan rombongan Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta. (Red)
