 |
| Ketua DPD GRIB Jaya Kepulauan Riau, Junaidi Eddy (kiri) bersama Ketua LAM sekaligus Dewan Penasehat DPD GRIB Jaya Kepri, Datok Yang Mulia Raja Amin. (Foto: WL) |
BATAM I ESNews - Ketua DPD GRIB Jaya Kepulauan Riau, Junaidi Eddy, menyatakan dukungan penuh terhadap hasil musyawarah adat yang digelar di Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Batam terkait polemik dugaan penghinaan terhadap suku Melayu yang dilakukan oleh Raja Situmorang alias Limbah Nahor.
Musyawarah yang berlangsung pada Senin (1/6/2026) tersebut dihadiri sekitar 50 organisasi kemasyarakatan (ormas) dan paguyuban se-Kota Batam. Pertemuan itu membahas respons bersama terhadap pernyataan yang dinilai menyudutkan dan menyinggung masyarakat Melayu.
Junaidi mengatakan kehadiran GRIB Jaya Kepri dalam forum tersebut merupakan bentuk komitmen organisasi dalam menjaga persatuan dan keharmonisan antarwarga di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan budaya yang ada di Batam.
"GRIB Jaya merupakan organisasi yang menjunjung tinggi semangat Bhinneka Tunggal Ika. Di dalamnya terdapat berbagai latar belakang suku, agama, dan ras, baik dari unsur pengurus maupun anggota," ujar Junaidi.
Ia menegaskan, GRIB Jaya Kepri mendukung penuh hasil kesepakatan yang dicapai dalam musyawarah adat tersebut serta mengajak seluruh pihak untuk menahan diri demi menjaga kondusivitas daerah.
"Kami mengimbau semua pihak agar tidak terpancing provokasi dan tetap menjaga suasana yang aman serta damai di Kota Batam. Kami mendukung hasil kesepakatan musyawarah adat yang telah disepakati bersama," katanya.
Sementara itu, Ketua LAM sekaligus Dewan Penasehat DPD GRIB Jaya Kepri, Datok Yang Mulia Raja Amin, mengapresiasi kontribusi GRIB Jaya Kepri dalam membantu menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang berpotensi menimbulkan konflik bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Menurutnya, sejumlah persoalan yang muncul di tengah masyarakat dapat diselesaikan melalui pendekatan dialog dan musyawarah sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Salah satu contohnya adalah penyelesaian perselisihan terkait juru parkir di kawasan Ocarina yang dimediasi di Kantor DPD GRIB Jaya Kepri hingga berujung pada proses Restorative Justice (RJ) di Polresta Barelang.
Selain itu, Junaidi juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial serta mengedepankan sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
"Batam adalah kota yang dihuni oleh masyarakat dari berbagai latar belakang. Karena itu, sikap saling menghormati dan toleransi harus terus dijaga agar persatuan tetap terpelihara," ujarnya.
Musyawarah adat yang digelar LAM tersebut diharapkan menjadi langkah bersama dalam menjaga keharmonisan sosial serta mencegah munculnya gejolak yang dapat mengganggu stabilitas dan persatuan masyarakat di Kota Batam. (WL)
Musyawarah yang berlangsung pada Senin (1/6/2026) tersebut dihadiri sekitar 50 organisasi kemasyarakatan (ormas) dan paguyuban se-Kota Batam. Pertemuan itu membahas respons bersama terhadap pernyataan yang dinilai menyudutkan dan menyinggung masyarakat Melayu.
Junaidi mengatakan kehadiran GRIB Jaya Kepri dalam forum tersebut merupakan bentuk komitmen organisasi dalam menjaga persatuan dan keharmonisan antarwarga di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan budaya yang ada di Batam.
"GRIB Jaya merupakan organisasi yang menjunjung tinggi semangat Bhinneka Tunggal Ika. Di dalamnya terdapat berbagai latar belakang suku, agama, dan ras, baik dari unsur pengurus maupun anggota," ujar Junaidi.
Ia menegaskan, GRIB Jaya Kepri mendukung penuh hasil kesepakatan yang dicapai dalam musyawarah adat tersebut serta mengajak seluruh pihak untuk menahan diri demi menjaga kondusivitas daerah.
"Kami mengimbau semua pihak agar tidak terpancing provokasi dan tetap menjaga suasana yang aman serta damai di Kota Batam. Kami mendukung hasil kesepakatan musyawarah adat yang telah disepakati bersama," katanya.
Sementara itu, Ketua LAM sekaligus Dewan Penasehat DPD GRIB Jaya Kepri, Datok Yang Mulia Raja Amin, mengapresiasi kontribusi GRIB Jaya Kepri dalam membantu menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang berpotensi menimbulkan konflik bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Menurutnya, sejumlah persoalan yang muncul di tengah masyarakat dapat diselesaikan melalui pendekatan dialog dan musyawarah sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Salah satu contohnya adalah penyelesaian perselisihan terkait juru parkir di kawasan Ocarina yang dimediasi di Kantor DPD GRIB Jaya Kepri hingga berujung pada proses Restorative Justice (RJ) di Polresta Barelang.
Selain itu, Junaidi juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial serta mengedepankan sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
"Batam adalah kota yang dihuni oleh masyarakat dari berbagai latar belakang. Karena itu, sikap saling menghormati dan toleransi harus terus dijaga agar persatuan tetap terpelihara," ujarnya.
Musyawarah adat yang digelar LAM tersebut diharapkan menjadi langkah bersama dalam menjaga keharmonisan sosial serta mencegah munculnya gejolak yang dapat mengganggu stabilitas dan persatuan masyarakat di Kota Batam. (WL)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIKUwzPm_ZGbLEvSD7UkMgW3ExMTH1v5Lrina-I3XvfHQOrTBBvk37nAQFD4na23AGMb3imme0OxL5kRxod4-Xkl7pU2UVyI-Yo1Tp8VdQtqud8Nr8ekwPKtAdTRTP6Lpsr2MNqD2puEDnOgjSVFftdHs5O4VvH0DAKye0VamMrDiDxLMEBUaQQUUs-24/s16000/IMG-20260420-WA0037.jpg")
