 |
| Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (17/9/2026). (Foto: Dok/Expossidiknews) |
JAKARTA | ESNews - Badan Pengusahaan (BP) Batam menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2027.
Usulan anggaran sebesar Rp2,44 triliun yang sepenuhnya bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Paparan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, didampingi oleh Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, beserta jajaran pimpinan lainnya.
Dalam arahannya, Amsakar menjelaskan bahwa RKA 2027 dirancang selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027, yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri.”
"Rencana kerja dan anggaran tahun 2027 fokusnya adalah bagaimana pelayanan semakin cepat, infrastruktur semakin baik, dan iklim investasi semakin memberikan kepastian," ujar Amsakar.
Sebagai motor penggerak ekonomi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, sektor infrastruktur mendapat porsi besar.
BP Batam mengalokasikan Rp665,11 miliar khusus untuk pengembangan infrastruktur strategis yang berdampak langsung pada aktivitas ekonomi masyarakat dan pelaku usaha.
Adapun fokus pembangunan infrastruktur tersebut meliputi Fasilitas pelabuhan dan bandara, Infrastruktur jalan, jembatan, dan drainase Fasilitas air bersih serta pengelolaan limbah (IPAL). Selain itu, penataan kawasan, pariwisata, hingga fasilitas kesehatan.
“Pembangunan infrastruktur harus memberikan dampak nyata terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi Batam,” tegas Amsakar.
Dalam kesempatan yang sama, Amsakar menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Komisi VI DPR RI terhadap kinerja pengelolaan dan pembangunan KPBPB Batam.
Ia juga memastikan bahwa pengelolaan anggaran ini akan dilakukan secara transparan, efektif, efisien, dan akuntabel demi kepentingan masyarakat luas.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, turut mengapresiasi capaian progresif yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha di lapangan.
Pihaknya berharap alokasi anggaran ini mampu mendongkrak daya saing Batam ke tingkat yang lebih tinggi.
“Kami berharap anggaran ini dapat dikelola secara efektif dan akuntabel melalui program prioritas yang terukur untuk meningkatkan pelayanan publik, investasi, konektivitas, penciptaan lapangan kerja, dan daya saing Batam,” ungkap Adisatrya. (r/Esn)
Usulan anggaran sebesar Rp2,44 triliun yang sepenuhnya bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Paparan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, didampingi oleh Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, beserta jajaran pimpinan lainnya.
Dalam arahannya, Amsakar menjelaskan bahwa RKA 2027 dirancang selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027, yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri.”
"Rencana kerja dan anggaran tahun 2027 fokusnya adalah bagaimana pelayanan semakin cepat, infrastruktur semakin baik, dan iklim investasi semakin memberikan kepastian," ujar Amsakar.
Sebagai motor penggerak ekonomi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, sektor infrastruktur mendapat porsi besar.
BP Batam mengalokasikan Rp665,11 miliar khusus untuk pengembangan infrastruktur strategis yang berdampak langsung pada aktivitas ekonomi masyarakat dan pelaku usaha.
Adapun fokus pembangunan infrastruktur tersebut meliputi Fasilitas pelabuhan dan bandara, Infrastruktur jalan, jembatan, dan drainase Fasilitas air bersih serta pengelolaan limbah (IPAL). Selain itu, penataan kawasan, pariwisata, hingga fasilitas kesehatan.
“Pembangunan infrastruktur harus memberikan dampak nyata terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi Batam,” tegas Amsakar.
Dalam kesempatan yang sama, Amsakar menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Komisi VI DPR RI terhadap kinerja pengelolaan dan pembangunan KPBPB Batam.
Ia juga memastikan bahwa pengelolaan anggaran ini akan dilakukan secara transparan, efektif, efisien, dan akuntabel demi kepentingan masyarakat luas.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, turut mengapresiasi capaian progresif yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha di lapangan.
Pihaknya berharap alokasi anggaran ini mampu mendongkrak daya saing Batam ke tingkat yang lebih tinggi.
“Kami berharap anggaran ini dapat dikelola secara efektif dan akuntabel melalui program prioritas yang terukur untuk meningkatkan pelayanan publik, investasi, konektivitas, penciptaan lapangan kerja, dan daya saing Batam,” ungkap Adisatrya. (r/Esn)
