 |
| BP Batam Tunda Kenaikan Tarif Peti Kemas, Jaga Daya Saing Investasi dan Industri. (Foto: Dok BP Batam) |
BATAM | ESNews - Badan Pengusahaan (BP) Batam resmi menunda pemberlakuan penyesuaian tarif layanan peti kemas di pelabuhan Batam hingga waktu yang belum ditentukan. Keputusan tersebut diambil untuk menjaga stabilitas iklim investasi, industri, dan perdagangan di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam.
Kebijakan itu merupakan arahan langsung Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, dan Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, setelah mempertimbangkan masukan dari kalangan pelaku usaha serta pentingnya menjaga daya saing Batam di tengah persaingan investasi regional.
Deputi Bidang Investasi BP Batam, Fary Francis, mengatakan penundaan tersebut bukan berarti menghentikan upaya modernisasi layanan kepelabuhanan. Sebaliknya, langkah itu dilakukan agar kebijakan tarif yang akan diterapkan nantinya dapat disusun secara lebih terukur, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi pengguna jasa.
"BP Batam ingin memastikan bahwa modernisasi tarif harus berjalan selaras dengan peningkatan kualitas layanan. Setiap penyesuaian biaya wajib dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, proporsional, dan berdampak langsung pada efisiensi di lapangan," kata Fary dalam keterangannya di Marketing Center BP Batam, Kamis (11/6/2026).
Menurutnya, momentum pertumbuhan investasi Batam saat ini harus dijaga. Selain didukung lokasi strategis dan berbagai kemudahan investasi, daya saing Batam juga sangat ditentukan oleh kepastian serta efisiensi biaya logistik.
Fary menjelaskan, biaya logistik menjadi salah satu pertimbangan utama investor dalam mengambil keputusan bisnis. Beban yang ditanggung pelaku usaha tidak hanya berasal dari tarif resmi pelabuhan, tetapi juga mencakup biaya terminal, jasa forwarding, transportasi barang, pengurusan dokumen, penyimpanan barang, hingga biaya keterlambatan seperti demurrage dan detention.
Karena itu, BP Batam menilai evaluasi terhadap struktur biaya logistik harus dilakukan secara menyeluruh agar tidak menimbulkan beban tambahan yang dapat mengurangi daya saing kawasan.
"Kami tidak hanya melihat besaran tarif resmi, tetapi juga bagaimana keseluruhan struktur biaya logistik dapat lebih efisien dan tidak memberatkan pengguna jasa," ujarnya.
Kebijakan penundaan tersebut mendapat sambutan positif dari kalangan dunia usaha. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Rafki Rasyid, menilai langkah BP Batam menunjukkan respons cepat terhadap kondisi ekonomi yang saat ini masih menghadapi berbagai tantangan global.
Menurut Rafki, pelaku usaha saat ini masih dibayangi tekanan akibat fluktuasi nilai tukar, kenaikan harga bahan baku, serta meningkatnya biaya energi. Oleh sebab itu, penundaan penyesuaian tarif dinilai dapat membantu menjaga efisiensi operasional perusahaan.
"Penundaan ini menjadi angin segar yang dapat meringankan beban operasional dunia usaha. Daya saing Batam wajib kita jaga bersama agar investasi baru terus bertumbuh," katanya.
Ke depan, BP Batam berencana membuka ruang dialog yang lebih intensif dengan operator terminal, asosiasi usaha, perusahaan forwarding, serta para pengguna jasa pelabuhan. Evaluasi kebijakan tarif akan dilakukan berdasarkan data yang akurat dan dikaitkan dengan standar pelayanan yang terukur.
"Tujuan besar kita adalah membangun Batam yang lebih maju dan berdaya saing tinggi. Pelabuhan harus menjadi motor penggerak investasi, bukan sumber ketidakpastian biaya bagi dunia usaha," tegas Fary.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Anggota/Deputi Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan BP Batam, Sudirman Saad, Anggota Bidang Pengusahaan BP Batam, Denny Tondano, serta jajaran BP Batam lainnya. (Rud)
Kebijakan itu merupakan arahan langsung Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, dan Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, setelah mempertimbangkan masukan dari kalangan pelaku usaha serta pentingnya menjaga daya saing Batam di tengah persaingan investasi regional.
Deputi Bidang Investasi BP Batam, Fary Francis, mengatakan penundaan tersebut bukan berarti menghentikan upaya modernisasi layanan kepelabuhanan. Sebaliknya, langkah itu dilakukan agar kebijakan tarif yang akan diterapkan nantinya dapat disusun secara lebih terukur, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi pengguna jasa.
"BP Batam ingin memastikan bahwa modernisasi tarif harus berjalan selaras dengan peningkatan kualitas layanan. Setiap penyesuaian biaya wajib dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, proporsional, dan berdampak langsung pada efisiensi di lapangan," kata Fary dalam keterangannya di Marketing Center BP Batam, Kamis (11/6/2026).
Menurutnya, momentum pertumbuhan investasi Batam saat ini harus dijaga. Selain didukung lokasi strategis dan berbagai kemudahan investasi, daya saing Batam juga sangat ditentukan oleh kepastian serta efisiensi biaya logistik.
Fary menjelaskan, biaya logistik menjadi salah satu pertimbangan utama investor dalam mengambil keputusan bisnis. Beban yang ditanggung pelaku usaha tidak hanya berasal dari tarif resmi pelabuhan, tetapi juga mencakup biaya terminal, jasa forwarding, transportasi barang, pengurusan dokumen, penyimpanan barang, hingga biaya keterlambatan seperti demurrage dan detention.
Karena itu, BP Batam menilai evaluasi terhadap struktur biaya logistik harus dilakukan secara menyeluruh agar tidak menimbulkan beban tambahan yang dapat mengurangi daya saing kawasan.
"Kami tidak hanya melihat besaran tarif resmi, tetapi juga bagaimana keseluruhan struktur biaya logistik dapat lebih efisien dan tidak memberatkan pengguna jasa," ujarnya.
Kebijakan penundaan tersebut mendapat sambutan positif dari kalangan dunia usaha. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Rafki Rasyid, menilai langkah BP Batam menunjukkan respons cepat terhadap kondisi ekonomi yang saat ini masih menghadapi berbagai tantangan global.
Menurut Rafki, pelaku usaha saat ini masih dibayangi tekanan akibat fluktuasi nilai tukar, kenaikan harga bahan baku, serta meningkatnya biaya energi. Oleh sebab itu, penundaan penyesuaian tarif dinilai dapat membantu menjaga efisiensi operasional perusahaan.
"Penundaan ini menjadi angin segar yang dapat meringankan beban operasional dunia usaha. Daya saing Batam wajib kita jaga bersama agar investasi baru terus bertumbuh," katanya.
Ke depan, BP Batam berencana membuka ruang dialog yang lebih intensif dengan operator terminal, asosiasi usaha, perusahaan forwarding, serta para pengguna jasa pelabuhan. Evaluasi kebijakan tarif akan dilakukan berdasarkan data yang akurat dan dikaitkan dengan standar pelayanan yang terukur.
"Tujuan besar kita adalah membangun Batam yang lebih maju dan berdaya saing tinggi. Pelabuhan harus menjadi motor penggerak investasi, bukan sumber ketidakpastian biaya bagi dunia usaha," tegas Fary.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Anggota/Deputi Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan BP Batam, Sudirman Saad, Anggota Bidang Pengusahaan BP Batam, Denny Tondano, serta jajaran BP Batam lainnya. (Rud)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIKUwzPm_ZGbLEvSD7UkMgW3ExMTH1v5Lrina-I3XvfHQOrTBBvk37nAQFD4na23AGMb3imme0OxL5kRxod4-Xkl7pU2UVyI-Yo1Tp8VdQtqud8Nr8ekwPKtAdTRTP6Lpsr2MNqD2puEDnOgjSVFftdHs5O4VvH0DAKye0VamMrDiDxLMEBUaQQUUs-24/s16000/IMG-20260420-WA0037.jpg")
